DPRD Kaltim Memberi Solusi Turunkan Kemiskinan di Kaltim
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, memberi beberapa solusi, untuk menurunkan angka kemisikinan, menurutnya kita semua harus menekan angka kemiskinan yang ada di Kaltim.
Yang lebih utama harus kita benahi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Suapaya masyarakat memiliki daya saing yang bagus. Lalu tidak tertinggal dengan daerah lain seperti daerah jawa, contohnya.
Dengan meningkatkan SDM, bisa dilakukan dari sekolah-sekolah, serta pembinaan bagi tenaga kerja yang ada di Kaltim. Dengan meningkatkan keterampilan, kreatifiatas yang dapat menaikkan potensi ekonomi mereka.
“Fokus pada peningkatan kualitas SDM, bisa melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan pembinaan bagi pekerja di Kaltim. Meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan daya saing untuk mengurangi kesenjangan dengan daerah lain,” ungkapnya
Lalu, Pemerintah Provinsi harus memberikan fasilitas serta program ataupun kerjasama dengan pihak perusahaan yang manyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, bahwa di kaltim ada kurang lebih seribu Lapangan Usaha (LU) yang bisa diupayakan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kaltim, baik pertambangan, migas, perkebunan dan lain sebagainya.
Mereka bisa menyerap tenaga kerja, maka diupayakan SDMnya lagi harus di sesuaikan dengan kebutuhan.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa angka kemiskinan di Kaltim termasuk tinggi, karena adanya perhitungan dengan indikator yang menurutnya kurang tepat. Misalnya, indicator terkait sinitasi seperti toilet, dan rumah dengan lantai kayu yang masuk kedalam kategori masyarakat miskin.
Misal masyarakat yang rumahnya di atas air, banyak toilet tidak seperti yang di darat, tapi terkadang bukan karena mereka orang tidak mampu, tapi ya memang begitu kondisinya.
Ia berpendapat, masih masyarakat yang dikategorikan miskin dengan adanya indikator yang tidak sesuai. Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya mempunyai kemampuan ekonomi yang baik.
Apalagi masyarakat yang tinggal di kawasan hulu. Kepemilikan jamban masih hal yang lumrah bagi yang memiliki rumah di pinggir sungai, meski rumah di sana memiliki toilet sendiri. Mandi di jamban sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa di tinggal begitu saja, dan alternative ketika PDAM tidak mengalir.
Maka dari itu, perlu ada kesepakatan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemprov terkait pengkategorian masyarakat miskin yang ada di kaltim.
“Usulan untuk bekerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi terkait kategorisasi masyarakat miskin. Ini bertujuan untuk lebih akurat dalam menentukan tingkat kemiskinan dan merumuskan kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Jika benar mampu, bisa di lihat dari kondisi rumahnya. Kami ada program bedah rumah, bisa jadi siasat untuk menurutnkan angka kemiskinan berdasarkan penilaian indikator tempat tinggal.
(Adv/DPRDKaltim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar