Sayid Anjas Desak Pemerintah Cari Solusi Cerdas untuk Kekurangan Pegawai di Dinas Pelayanan Masyarakat
Madanimail.id, Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menambah jumlah pegawai teknis di beberapa dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kekurangan pegawai di dinas-dinas seperti Dinas UMKM, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP berpotensi mengganggu kualitas layanan publik, yang mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat Kutim.
Menurut Sayid, meskipun penambahan pegawai sangat dibutuhkan, pemerintah daerah seringkali terkendala oleh regulasi yang membatasi perekrutan pegawai baru, serta anggaran yang terbatas. “Banyak dinas yang seharusnya memiliki jumlah pegawai yang memadai untuk memberikan layanan yang optimal, namun terkendala oleh terbatasnya ruang untuk menambah pegawai. Ini menjadi masalah yang harus segera dicari solusinya,” ungkap Sayid.
Dinas UMKM, misalnya, membutuhkan pegawai yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan cepat dan tepat bagi pengusaha kecil dan menengah, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian lokal. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan yang menangani pengaturan transportasi dan infrastruktur jalan, yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, yang juga membutuhkan pegawai yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
Sayid menekankan bahwa meskipun urusan kepegawaian berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPSDM), DPRD tetap berperan aktif dalam memberikan dorongan agar pemerintah daerah mencari solusi cerdas dan efektif untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai ini. Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi di sektor tertentu, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk menangani tugas-tugas administratif yang berulang.
“Pemanfaatan teknologi bisa mengurangi beban kerja pegawai, yang dapat lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun jumlah pegawai terbatas, kualitas pelayanan tetap terjaga,” tambahnya.
Sayid juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penggunaan tenaga honorer atau kontrak untuk mengisi posisi-posisi yang mendesak. Tentunya, kualitas dan kompetensi tenaga kerja tersebut tetap harus menjadi prioritas utama. Namun, Sayid menegaskan bahwa solusi jangka panjang yang paling ideal adalah penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem rekrutmen dan seleksi pegawai agar proses perekrutan lebih efisien dan transparan. Kami berharap ada inovasi dalam pengelolaan SDM, sehingga pelayanan publik dapat lebih maksimal dan tidak terganggu oleh kekurangan pegawai,” tegas Sayid.
Dengan berbagai solusi yang dapat diterapkan, Sayid berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan masalah kekurangan pegawai, sehingga pelayanan publik di Kutim dapat berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien. (WA/ADV-DPRD)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar