Transparansi dan Efisiensi, Demokrat Kutim Dorong Pengadaan Modern di APBD 2025
Madanimail.id, Sangatta – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur mengusulkan sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satu usulan utama adalah pelaksanaan lelang dini untuk kegiatan dan pengadaan yang direncanakan.
Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto menyatakan bahwa lelang dini akan mencegah penumpukan kegiatan pengadaan di akhir tahun anggaran, yang sering menyebabkan keterlambatan dan ketidaktercapaian target. “Dengan melakukan lelang lebih awal, kita memberikan waktu yang cukup untuk proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien,” ungkapnya dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyarankan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pengadaan, seperti penggunaan katalog elektronik lokal dan toko daring sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021. Dengan cara ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat lebih efisien dan transparan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
“Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan yang lebih penting, menekan terjadinya pemborosan anggaran,” tambah Pandi.
Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menghindari tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang sering terjadi karena kurang optimalnya penyerapan anggaran pada tahun anggaran berjalan. Dengan efisiensi dalam pengadaan, diharapkan anggaran yang telah disusun dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi Demokrat berkomitmen untuk mendukung penyusunan RAPBD 2025 yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, berkeadilan, serta selaras dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur. Komitmen ini mencakup dukungan terhadap langkah-langkah yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif demi kemajuan daerah. (WA/ADV-DPRD)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar