Perusda Kaltim Butuh Perhatian Pemerintah, DPRD Kaltim Komisi II Angkat Bicara
SAMARINDA – Banyak perusahaan daerah (perusda) yang masih belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), perlu peran pemerintah dalam menyongsong perkembangan perusda.
Ketua komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nidya Listiyono menerangkan bahwa saat ini banyak perusda yang jalan namun tidak ada PAD nya untuk Kaltim. Seharusnya pemerintah mengutamakan untuk mengembangkan perusda sehingga dapat memberikan kontribusi untuk Kaltim.
“Artinya begini, sekali lagi Pemerintah Provinsi sebagai stakeholder, kita terus merekomendasikan kalo memang tidak ada gerakan ya kita satukan saja, jangan sampai kemudian nanti operasional kita tinggi daripada penghasilan,” ungkapnya Senin (26/06/2023).
Menurutnya Perusda di Kaltim butuh di restart atau di recovery, ia menyarankan untuk perusda disatukan dulu, kemudian nanti bisa di revitalisasi kembali apa yang kemudian menjadi tujuan rencana bisnis dan lain-lain.
“hari ini hukum normatif kalo kita berbisnis tapi kemudian tidak menghasilkan untuk apa berbisnis. Bisa saja nantinya dimarger atau di tutup, proses pembuatan perusda hari ini cukup sulit karena langsung ke pusat” tuturnya.
Kata Listiyo, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan perusda yang ada di Kaltim, bisa dilakukan dengan cara inventarisasi dan membuka informasi terkait perusda-perusda yang sedang tumbuh berkembang atau mati suri.
“Artinya begini bukan berarti saya mau mematikan perusda. Sekarang perusdanya ada yang tidak jalan, hilang, dan bahkan tidak ada kantornya. Seharusnya itu di Inventarisasi dan pemerintah membuka secara umum informasinya,” tutupnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar