Pembahasan Upah Minimum Provinsi 2024: Tantangan dan Harapan di Kaltim
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024 sedang dalam proses penyusunan oleh Dewan Pengupahan, yang melibatkan berbagai unsur stakeholder. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan pentingnya penyesuaian UMP 2024 dengan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Salehuddin menyoroti kenaikan harga bahan pokok sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan UMP. Dalam pandangannya, perputaran ekonomi di Kaltim terus berkembang, memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. Dia mengakui bahwa proses penentuan UMP melibatkan serangkaian tahapan, dan hasil akhirnya akan ditentukan melalui Dewan Pengupahan.
“Peningkatan atau penurunan UMP akan ditetapkan melalui proses pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan. Saya yakin, melibatkan berbagai unsur dalam dewan ini akan menghasilkan keputusan terbaik sesuai harapan,” ungkap Salehuddin.
Menilai pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kaltim, Salehuddin berharap bahwa peningkatan UMP akan mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pekerja atau buruh. “Kita mengharapkan adanya keadilan bagi pekerja kita, terutama mengenai upah ini,” tambahnya.
Salehuddin menekankan perlunya percepatan dalam pembahasan UMP 2024 di Dewan Pengupahan. Dia percaya bahwa prosedur dan perhitungan yang digunakan dalam dewan ini sudah tepat, dan hasilnya akan mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat.
Harapan untuk peningkatan UMP 2024 Kaltim bukanlah tanpa alasan. Salehuddin melihat kenaikan harga bahan pokok dasar sebagai pertimbangan yang kuat untuk menaikkan UMP. “Tren yang kita lihat menunjukkan kenaikan, bukan penurunan. Oleh karena itu, kami berharap agar UMP 2024 dapat mengikuti tren ini,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar