Pungutan Liar Dalam Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara Dibahas Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting, menyoroti dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang terjadi dalam proses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di wilayah tersebut. Menurut Joni, biaya pengurusan IMTN terbilang tinggi dan cenderung tidak konsisten, bergantung pada negosiasi yang dilakukan.

“Biayanya itu cukup tinggi dan pengurusan IMTN berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat variatif. Standarnya itu ganda, tergantung negosiasi harganya,” ujar Joni.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Sekolah Diharapkan Melalui Integrasi Dengan Puskesmas

48 AH

Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda Nomor 14 Tahun 2022 mengatur bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda memiliki kewenangan memberi rekomendasi penerbitan IMTN. Rekomendasi tersebut kemudian diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengeluarkan IMTN. Proses pengurusan IMTN melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas PUPR, kelurahan, kecamatan, dan saksi-saksi terkait.

Joni mengungkapkan bahwa harga pengurusan IMTN idealnya sekitar Rp125 ribu per hektar tanah, namun dalam praktiknya harga tersebut seringkali berbeda akibat negosiasi yang dilakukan. Ia mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini demi menghindari pungutan yang mempersulit masyarakat.

Namun, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, membantah adanya dugaan pungutan liar dalam penerbitan IMTN. Menurutnya, proses penerbitan IMTN bukan hanya kewenangan Dinas PUPR saja, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti kelurahan dan kecamatan. Desy beranggapan bahwa masalah yang terjadi kemungkinan hanya misskomunikasi semata, sementara dirinya tidak mendapatkan laporan mengenai adanya praktik pungli.

Baca Juga

2 tahun  lalu

HMI Cabang Samarinda Dorong Pemberian Beasiswa, Sri Puji Astuti: Perhatikan Kemampuan Keuangan Daerah

31 AH

“Jika itu terjadi di dinas kami, maka saya akan beri teguran atau memberikan hukuman kalau memang melakukan seperti itu. Tapi, saya tidak bisa bohong kalau berita itu tidak pernah sampai ke saya. Kalau pernah dengar, pasti akan ngaku, tidak mungkin ditutupi,” tegas Desy.

Pihak terkait diharapkan segera mengklarifikasi dan menyelesaikan dugaan praktik pungutan liar ini demi keadilan bagi masyarakat.

(Adv/DPRDSamarinda)