Sigit Wibowo Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan penolakan terhadap penghapusan tenaga honorer di Provinsi Kaltim, menyatakan keberencanaan DPRD untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer di Indonesia.

Meskipun kebijakan penghapusan tersebut telah ditetapkan oleh Presiden pada 31 Oktober 2023, DPRD Kaltim bersikeras menolaknya dan berniat untuk melawan kebijakan tersebut.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Marthinus: DPRD dan DBON Baiknya Gelar RDP

38 AH

“Kami Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju. Kita menolak penghapusan tenaga honorer ini,” ujarnya

Mereka berencana bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggalang dukungan lebih lanjut, melibatkan asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota dalam komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa suara serta kepentingan daerah dapat didengar di level nasional.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Seno Aji Harap 40 Persen Pekerja Lokal Terserap Dalam Proyek IKN

39 AH

Sigit menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia, khususnya di Provinsi Kaltim, berharap respons yang bijaksana dari pemerintah pusat.

“Kita akan tetap memperjuangkan tenaga honorer di Indonesia, terutama di Provinsi Kaltim,” ucapnya.

Mereka meminta pembatalan kebijakan tersebut melalui koordinasi asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota, percaya bahwa penolakan ini bukan hanya berasal dari DPRD Provinsi Kaltim tetapi juga didukung oleh daerah lain di Indonesia.
DPRD Kaltim menganggap ini sebagai upaya kuat mendukung para tenaga honorer di Indonesia, menekankan pentingnya keberlanjutan pekerjaan mereka dan berharap agar suara mereka didengar dengan bijaksana oleh Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Joko Widodo.

“Ini bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer, semoga didengar oleh Pemerintah Pusat, yakni Bapak Joko Widodo,” tutupnya.

(Adv/DPRDKaltim)