Faizal Rachman Kritisi Lambatnya Realisasi APBD: Triwulan Ketiga Baru Capai 29,47 Persen

SANGATTA – Serapan anggaran APBD Kabupaten Kutim tahun 2024 mendapat sorotan tajam dari Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman.

Hingga triwulan ketiga, penyerapan anggaran baru mencapai 29,47 persen dari total APBD sebesar Rp14 triliun. Hal ini disampaikan Faizal dalam forum dengan Forum Pemuda Kutim di ruang hering DPRD Kutim, baru-baru ini.

“Sebenarnya malu juga kita sampaikan ini. Karena ini adalah bagian daripada tugas DPRD Kutim. Tapi saya dengan teman-teman DPRD seingat saya sudah beberapa kali untuk mengingatkan TAPD terkait penyerapan anggaran,” kata Faizal Rachman.

Sebelumnya, APBD Kutim 2024 yang semula sebesar Rp9,1 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp14 triliun, setelah melalui perubahan APBD.

Kenaikan tersebut didorong oleh dua Peraturan Pemerintah (PP) baru, yaitu PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang perpajakan dalam usaha batu bara dan PP Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit, yang sebelumnya tidak diterima Kutim.

Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari APBD 2023 sebesar Rp1,7 triliun turut menambah total anggaran tahun ini.

Namun, meski anggaran telah diperbesar, Faizal mengungkapkan keprihatinannya karena serapan anggaran berjalan sangat lambat.

Pemerintah Kabupaten Kutim sendiri telah melakukan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak tiga kali, yakni pada Februari, April, Juli, dan terakhir Oktober 2024, untuk memonitor dan mengevaluasi progres anggaran.

“Pada Radalok April, serapan anggaran baru sekitar 8,2 persen. Kemudian di Juli mencapai 20,58 persen, dan hingga Oktober ini hanya 29,47 persen, jauh dari target 75 persen yang diharapkan,” jelasnya.

Faizal memperkirakan, dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, kemungkinan besar anggaran Rp14 triliun tidak akan terserap seluruhnya.(WA)