Syaiful Bakhri Soroti Pembiayaan BUMD dan Peran APBD dalam Stabilitas Ekonomi Daerah di Kutim

Madanimail.id, Sangatta – Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim menyoroti alokasi dana sebesar Rp15.000.000.000 (15 miliar) yang diajukan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Anggota Fraksi PKS, Syaiful Bakhri, mengungkapkan bahwa meskipun alokasi dana tersebut cukup besar, yang lebih penting adalah hasil yang dapat diperoleh dari investasi ini.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Belajar dari Masa Lalu, Demokrat Minta Evaluasi Berkala Pelaksanaan APBD Kutim

39 AH

“Saya menekankan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk BUMD harus dapat memberikan hasil yang jelas dan terukur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Kami berharap laba yang diperoleh dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” kata Syaiful.

Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Raperda APBD, Syaiful menegaskan bahwa BUMD seharusnya tidak hanya menjadi sarana untuk mengelola potensi daerah, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendanai program-program pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa APBD memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang semakin berat. Dengan adanya perlambatan ekonomi, Syaiful menyarankan agar pemerintah daerah menggunakan APBD untuk melakukan stimulus fiskal yang dapat menjaga daya beli masyarakat serta mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Fraksi PKS Soroti Masalah Teknis dan Percepatan Penyusunan APBD 2025

25 AH

“APBD harus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, stimulus fiskal dari APBD bisa menjadi kunci untuk mendorong perekonomian dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaiful.

Lebih jauh Politikus Fraksi Keadilan Sejahtera itu berharap, bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBD secara maksimal dan bijaksana untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan setiap alokasi dana memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (WA/ADV-DPRD)