Sekretaris Fraksi Golkar Kutim Berikan Pandangan Umum Terhadap R-APBD 2025

Madanimail.id, Sangatta – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim), yang dibacakan Sekretaris Fraksi Golkar, Hj. Hasna memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim yang berlangsung.

Rapat tersebut merupakan agenda penting yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025, yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran daerah untuk tahun depan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pupuk Bersubsidi Menjadi Prioritas, Yusri Yusuf Akan Bantu Petani

40 AH

Hj. Hasna menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Kutim yang telah menyusun dan menyampaikan R-APBD 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait proses pembahasan anggaran tersebut, yang perlu menjadi perhatian baik bagi eksekutif maupun legislatif.

Salah satu isu utama yang disoroti oleh Fraksi Golkar adalah waktu yang terbatas untuk membahas R-APBD tersebut. Hj. Hasna menilai bahwa penyampaian R-APBD yang hanya dilakukan enam hari sebelum batas akhir persetujuan antara Pemerintah Kutim dan DPRD dapat mempengaruhi kualitas pembahasan anggaran. Meskipun sudah sesuai dengan regulasi yang ada, menurutnya, waktu yang terlalu singkat berpotensi menghambat proses diskusi yang lebih mendalam dan komprehensif.

“Penyampaian R-APBD yang terlalu dekat dengan tenggat waktu membuat proses pembahasan terkesan terburu-buru, dan ini berisiko pada pengambilan keputusan yang tidak optimal. Kami berharap ke depannya, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan R-APBD lebih awal agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih teliti dan maksimal,” ujar Hasna.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Edy Markus Reses di Sangatta Utara, Bahas Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah

33 AH

Ia juga mengusulkan agar di masa mendatang, pembahasan APBD dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang, melibatkan waktu yang cukup untuk merancang anggaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disahkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Meski demikian, Hj. Hasna menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kutim dalam menyusun R-APBD 2025. Ia berharap bahwa masukan yang disampaikan dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya. Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur. (WA/ADV-DPRD)