Pandi Widiarto: Alokasi Anggaran Harus Cerminkan Kebutuhan Strategis Masyarakat Kutim
Madanimail.id, Sangatta – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, melalui ketuanya, Pandi Widiarto, menekankan pentingnya prioritas belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, Pandi menyampaikan bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan strategis masyarakat. Pendidikan dan kesehatan, katanya, adalah pondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah prioritas utama yang harus menjadi perhatian dalam APBD 2025. Pengembangan ekonomi lokal juga tidak kalah penting untuk mendukung kemandirian daerah,” tegas Pandi.
Meski demikian, ia juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap program-program yang dianggap kurang relevan dan tidak memberikan dampak signifikan. Salah satu contohnya adalah alokasi anggaran untuk panggung hiburan yang dinilai tidak mendukung kebutuhan esensial masyarakat. Selain itu, ia menyoroti efektivitas bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang selama ini belum menghasilkan kinerja maksimal.
Fraksi Demokrat juga mengkritisi ketimpangan dalam belanja daerah. Menurut Pandi, belanja operasi yang lebih besar dibandingkan belanja modal mencerminkan perencanaan anggaran yang kurang strategis. “Kondisi ini harus diperbaiki agar anggaran dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat mendukung kelanjutan program multi-years, terutama untuk proyek infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan. Program ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur.
Dengan fokus pada prioritas ini, Fraksi Demokrat berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (WA/ADV-DPRD)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar