Dialog Bahas IKN, Hasanuddin Mas’ud Pertanyakan Keterlibatan Masyarakat Kaltim
SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud hadiri dialog dalam rangka pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang No. 3 tentang IKN yang digelar di Rooftop Hotel Platinum Balikpapan.
Kegiatan tersebut digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI bersama Otorita IKN yang jug merupakan rangkaian kunjungan lapangan oleh Komisi II DPR RI bersama beberapa kementrian sebagai bentuk dialog dengan perwakilan masyarakat bahas IKN.
Hamas sapaan karib Ketua DPRD Kaltim, pada kesempatan tersebut mempertanyakan perihal pengelolaan pemerintahan di IKN. Menurutnya, perlu keterlibatan perwakilan DPRD Kabupaten atau Kota bahkan Provinsi. Karena sampai saat ini belum ada wadah yang melibatkan mereka.
“Yang ada hanya DPR RI, jadi tingkat keterwakilan masyarakat Kaltim juga jadi pertanyaan,” ungkapnya.
Politisi Golkar tersebut juga menambahkan, dalam dialog disampaikan pula bahwa akan dibentuk suatu wadah yang mewakili masyarakat Kaltim yang setingkat dengan DPRD provinsi.
“Karena di DKI Jakarta, ada DPRD provinsinya, walaupun tidak ada DPRD tingkat dua atau kota. Nah itulah representasi daripada masyarakat. Nah di IKN ini belum ada, lalu tadi disampaikan akan dibentuk suatu wadah yang bentuknya seperti lembaga yang mewakili masyarakat Kaltim. Itu yang masih kita tanyakan, bagaimana formulanya itu,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa beberapa Universitas yang ada di Kaltim seperti Universitas Mulawarman akreditasinya masih B, tidak ada yang A. Pihaknya berpendapat hal ini bisa menimbulkan pertanyaan terhadap persaingan kedepan, terutama berbicara soal SDM yang akan menjalankan IKN kedepan.
“Nah ini juga jadi pertanyaan, bagaiman berkompetisi dengan masyarakat yang akan datang kalau kita punya SDM dan pendidikan saja masih akreditasi tingkat B. Mungkin nanti dia minta akreditasi tingkat A, kita tidak bisa masuk, lulusan-lulusan kita. Nah ini harus dibantu dengan otorita,” paparnya.
Lanjut, dirinya juga menyinggug terkait infrastruktur, soal perizinan yang belum jelas, pun juga terkait amdalnya serta RZWP3K yang masih belum jelas. Pasalnya itu juga harus menjadi perhatian, dan perlu adanya penjelasan dari perihal tersebut.
Persoalan kesehatan, kalau kita berbicara terkait human development index, kesehatan kita masih bermasalah dengan stunting lah ya kan, masih banyak permasalahan. Ini yang harus kita bicarakan dengan otorita. Nah ini masih jadi polemik buat kita, belum ada jalan keluar,
dan mereka masih mendiskusikan kedepan bagaimana,” jelas Hamas.
la berharap, ada komunikasi dua arah dalam pembahasan tersebut, bukan monolog. Tidak berdasarkan pendapat dari otorita saja hingga masyarakat Kaltim tidak terwakilkan.
“Karena tadi kita melihat, banyak masyarakat adat merasa tanahnya tidak bisa dikelola, masuk ring satu, tidak ada kejelasan status dan sebagainya. Ini juga jadi permasalahan, nanti kalau ini dibiarkan, takutnya kayak api dalam sekam yang sewaktu-waktu akan meledas, jadi harus dibuat salurannya supaya ini bisa terakomodir,” tutupnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar