Evaluasi R-APBD 2025, Fraksi GAP Usulkan Penguatan Potensi Lokal
Madanimail.id, Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-XX DPRD Kutai Timur yang digelar di Gedung DPRD Kutim, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini diwakili oleh Hj. Mulyana, anggota DPRD dari Fraksi GAP, yang mengupas secara kritis komposisi pendapatan daerah serta strategi untuk mencapai kemandirian fiskal.
Mulyana mengungkapkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar Rp358,388 miliar atau sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menggali potensi lokal guna meningkatkan PAD.
“Fraksi Gelora Amanat Perjuangan mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, agribisnis, dan pengelolaan aset daerah. Langkah ini penting agar Kutai Timur dapat memperkuat kemandirian pendapatan daerah,” ujar Mulyana.
Selain itu, Fraksi GAP juga menyoroti ketergantungan yang sangat tinggi pada pendapatan transfer, yang mencapai 91,86 persen dari total pendapatan daerah. Sebagian besar dana tersebut berasal dari alokasi pemerintah pusat. Menurut Mulyana, ketergantungan ini mencerminkan kelemahan struktural yang berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan alokasi dana transfer.
“Ketergantungan yang dominan pada dana transfer pusat membuat posisi fiskal daerah sangat rentan. Kita harus segera mengubah arah kebijakan menuju pengelolaan anggaran yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Lebih lanjut, Fraksi GAP juga mengkaji komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang menyumbang sekitar 4,91 persen dari total pendapatan. Mulyana mendorong evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa sumber ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan mendukung pendapatan daerah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, serta Wakil Ketua II DPRD, Prayunita Utami, Fraksi GAP mengakhiri pandangannya dengan rekomendasi agar Pemkab Kutim lebih fokus pada penguatan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih tangguh.
Rapat paripurna ini juga dihadiri Asisten I Pemkesra Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, para kepala OPD, Forkopimda, serta 21 anggota DPRD lainnya. (WA/ADV-DPRD)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar