Ketua komisi II DPRD Kaltim Berikan Dukungan Kepada HPDKI

waktu baca 2 menit

Jumat, 20 Okt 2023 04:17 27 AH

Ketua Komis II DPRD Kaltim Nindya Listiyono

Samarinda – Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) baru-baru ini mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengenai penghapusan larangan domba masuk ke wilayah Kaltim. Larangan ini sebelumnya diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 520/K.509/2020 yang melarang pemasukan ternak domba ke Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, merespons permintaan ini dengan menyatakan dukungan terhadap penghapusan peraturan tersebut. Namun, dia menekankan pentingnya melakukan kajian terlebih dahulu untuk mengidentifikasi potensi virus dan penyakit yang mungkin menjadi ancaman.
“Tentu saja, kita perlu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi virus penyakit yang mungkin mengganggu yang lainnya,” ungkap Nidya.
Ketika ditanya mengenai dukungan terhadap permintaan HPDKI, Nidya memberikan dukungannya terhadap permintaan HPDKI dengan alasan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara peternak domba, sapi, atau hewan lainnya. Namun, dia menegaskan perlunya dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait penyakit. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit dari satu jenis ternak ke yang lainnya.
“Ya, tentu kita mendukung, karena kita tidak boleh membedakan peternak-peternak, baik itu peternak kambing, sapi, dan lainnya. Namun, perlu ada penelitian terkait potensi penyakit yang bisa menjadi masalah. Kita harus mencegah agar tidak terjadi penularan penyakit dari satu jenis ternak ke yang lainnya,” jelasnya
Dalam konteks ini, perlu dibuat kebijakan kewilayahan yang mendukung domba masuk ke Kaltim, sambil mempertimbangkan hasil kajian mengenai potensi ancaman penyakit.
“Kami mendukung agar pemerintah membuka kesempatan bagi para peternak domba untuk beroperasi di Kaltim, dengan strategi kebijakan kewilayahan yang memperhatikan kajian-kajian tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada dampak yang merugikan pada peternakan lainnya,” tambah Nidya