Penyertaan Modal Rp.15 Miliar ke BUMD, Fraksi GAP Minta Kajian Kelayakan yang Matang

Madanimail.id, Sangatta – Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) melalui Hj. Mulyana menyoroti pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Meskipun tidak terdapat penerimaan pembiayaan dalam RAPBD 2025, pemerintah daerah mengalokasikan Rp15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD. Fraksi GAP memandang alokasi ini sebagai langkah strategis, tetapi menekankan pentingnya kajian kelayakan yang transparan dan akuntabel sebelum penyertaan modal dilakukan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ramadhani Serukan Pengelolaan Anggaran yang Efektif untuk Pembangunan Daerah

37 AH

“Kajian kelayakan investasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan proyeksi keuntungan yang realistis dan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar membawa manfaat jangka panjang,” ungkap Mulyana.

Fraksi GAP juga menggarisbawahi perlunya keterbukaan dalam proses penyertaan modal agar masyarakat dapat memahami manfaat dan dampak dari investasi tersebut terhadap perekonomian lokal. Selain itu, mereka menilai bahwa kajian yang matang akan membantu meminimalkan risiko keuangan yang dapat membebani daerah.

“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Pengeluaran anggaran daerah harus diarahkan pada investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

H Riduan Serap Aspirasi Warga di Reses, Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian

36 AH

Dengan adanya alokasi ini, Fraksi GAP berharap pemerintah daerah memastikan bahwa investasi kepada BUMD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat sektor usaha, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Analisis dan pengawasan ketat terhadap pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan efisiensi anggaran serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fraksi GAP percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, penyertaan modal ini dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (WA/ADV-DPRD)