Syaiful Bakhri Soroti Penyusunan APBD 2025 yang Cermat dan Akuntabel

Madanimail.id, Sangatta –Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PKS menekankan pentingnya penyusunan APBD yang matang dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Itu disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Kutim, Syaiful Bakhri dalam rapat paripurna ke-20 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Dasar Hukum Penyusunan RAPBD, Ramadhani Apresiasi terhadap Prioritas Penganggaran di Kabupaten Kutai Timur

36 AH

Syaiful Bakhri, menjelaskan bahwa APBD merupakan dokumen keuangan strategis yang memiliki dasar hukum kuat, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan APBD harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Syaiful menuturkan bahwa APBD memiliki tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. “Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa APBD berfungsi sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa, menetapkan prioritas belanja daerah, serta meningkatkan transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Belajar dari Masa Lalu, Demokrat Minta Evaluasi Berkala Pelaksanaan APBD Kutim

39 AH

Dalam rapat tersebut, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya percepatan proses pembahasan Raperda APBD. Syaiful mengingatkan bahwa proses yang dilakukan secara tergesa-gesa demi mengejar tenggat waktu pengesahan dapat berisiko menimbulkan kekeliruan.

“Kesalahan dalam pengesahan APBD dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS berharap percepatan ini tidak hanya menyelesaikan dokumen APBD tepat waktu, tetapi juga memastikan anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“APBD yang matang akan menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful.

Dengan adanya pedoman yang jelas serta pengawasan yang ketat dalam penyusunan APBD, PKS optimistis bahwa anggaran 2025 dapat mendorong pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (WA/ADV-DPRD)