DPRD Kaltim Inginkan Peningkatan Kualitas Berbagai Sektor di Dunia Pendidikan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut diperlukan peningkatan pada berbagai sektor di dunia pendidikan. Hal ini diserukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim guna dapat dilakukan perbaikan, salah satunya seperti pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis zonasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menerangkan sistem penerimaan siswa didik baru berbasis zonasi yang diterapkan di Benua Etam ini perlu di evaluasi sehingga mampu memberikan kualitas terbaik pada pendidikan para pelajar di Kaltim. Ini dikatakannya akibat hampir setiap tahun muncul masalah yang sama menyangkut hal ini.
Pelaksanaan PPDB di Kaltim kata dia, mesti dicarikan solusi untuk penerapannya di 2024 kelak, seperti memasifkan sosialisasi ke masyarakat terkhusus pada para siswa-siswi tigkat SMP yang akan menempuh jenjang SMA. Sebab, dengan menggunakan sistem zonasi ini rupanya masih banyak masyarakat yang tidak memahami secara baik menyangkut kriteria tentang zonasi yang penilaiannya berdasarkan jarak rumah maupun nilai para peserta.
Sehingga bagi Rusman, perlu kiranya pada tahapan seleksi bisa diserahkan dan dibantu oleh perguruan tinggi, seperti Universitas Mulawarman (Unmul) guna menyelesaikan salah satu permasalahan yang dialami.
“Maka dari itu harapannya di 2024 ada perbaikan dari sistem PPDB zonasi ini,” ungkap Rusman, kepada madanimail.id, Kamis (10/8/2023).
Rusman menilai, Disdikbud Kaltim yang memiliki anggaran paling besar yakni senilai 20 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah selayaknya seirama dengan pemberian kualitas prima yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tetapi, pada realita yang ada justru masih ditemukan beberapa hal yang musti di evaluasi, seperti infrastruktur berupa sarana dan prasarana dikarenakan masih banyak fasilitas sekolah yang kurang layak sehingga perlu perhatian khusus.
“Seperti beberapa sekolah yang ada di Kutai Barat, Berau, Balikpapan, Kutai Timur, serta Samarinda yang perlu perhatian,” terangnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim ini mencontohkan seperti kondisi di SMA 5 dan SMA 3 Samarinda yang kini memerlukan gedung baru guna penambahan ruang belajar. Kemudian, beberapa sekolah yang ada di wilayah Kukar, Kubar, dan Kutim yang sangat butuh ditingkatkan fasilitasnya.
Selain itu lanjut Rusman, juga diperlukan sertifikasi siswa khususnya SMK dibidang vokasi serta peningkatan kapasitas pengawas dan guru. Meskipun sejauh ini sudah ada 1000 guru asesor yang telah ditingkatkan kompetensinya.
“Walaupun ada juga yang baru mengikuti ujian asesor (masih berproses),” tutur politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Selanjutnya, mengenai perbaikan alat praktek, pembangunan laboratorium, dan workshop di setiap sekolah pun tak luput menjadi bagian yang harus diperhatikan dan dikembangkan.
Rusman menyebut peningkatan insentif kepada para tenaga pendidik dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA dan SMK juga perlu dilakukan.
“Jadi secara general masih banyak yang harus diperhatikan untuk dilakukan peningkatan,” sebutnya.
Kendati banyak hal yang harus dievaluasi, Rusman mengaku terdapat pula realisasi kerja Disdikbud Kaltim yang harus diapresiasi yaitu pemberian beasiswa melalui program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang kini bahkan mencapai Rp200-Rp300 miliar.
“Sehingga untuk implementasi beasiswa melalui program BKT yang terdiri dari beasiswa tuntas dan stimulan ini harus kita apresiasi karena mengalami peningkatan di setiap tahunnya,” tutup Rusman. (Adv)
#DPRDKaltim
#Pendidikan
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar