Fraksi PKS Soroti Masalah Teknis dan Percepatan Penyusunan APBD 2025

Madanimail.id, Sangatta – Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim, Syaiful Bakhri mengingatkan pemerintah untuk lebih siap dalam mengantisipasi masalah teknis yang bisa menghambat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu masalah yang dikhawatirkan adalah potensi gangguan pada server SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Daerah), yang seringkali mengalami downtime atau kesulitan akses saat menjelang penetapan anggaran. Syaiful Bakhri mengungkapkan bahwa masalah teknis semacam ini dapat menghambat kelancaran proses penyusunan APBD.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Evaluasi R-APBD 2025, Fraksi GAP Usulkan Penguatan Potensi Lokal

31 AH

“Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk sistem server SIPD, agar tidak ada gangguan teknis yang mengganggu kelancaran proses penyusunan APBD,” tegas Syaiful saat membacakan pandangan frkasinya di paripurna ke 20 gedung DPRD Kutim.

Ia meminta pemerintah untuk menyiapkan segala hal lebih awal dan melakukan uji coba sistem, sehingga tidak terjadi kendala yang dapat memperlambat proses yang sangat penting ini.

Di sisi lain, terkait dengan percepatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, pimpinan DPRD telah mengingatkan agar proses ini dapat dipercepat melalui surat resmi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Edy Markus Reses di Sangatta Utara, Bahas Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah

33 AH

Namun, Fraksi Keadilan Sejahtera menilai percepatan yang terburu-buru justru berisiko menghasilkan APBD yang kurang maksimal. Syaiful Bakhri menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk mempertimbangkan menganulir pengesahan APBD jika pengesahannya dilakukan dalam keadaan terburu-buru dan tidak matang.

“APBD adalah instrumen yang sangat vital bagi pembangunan daerah. Kami akan memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan anggaran dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru, demi kepentingan masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, kami tidak akan ragu untuk mempertimbangkan langkah tegas,” ujar Syaiful Bakhri.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa Fraksi Keadilan Sejahtera berharap agar proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan dengan cermat dan penuh perencanaan agar hasilnya dapat digunakan secara optimal dalam program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (WA/ADV-DPRD)