DPRD Kutai Timur Tetapkan Target Pendapatan Daerah Rp. 11,151 Triliun untuk 2025

Madanimail.id, Sangatta – Dalam rapat paripurna ke-20, DPRD Kabupaten Kutai Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ramadhani, menyampaikan target pendapatan daerah sebesar Rp 11,151 triliun, yang diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan di wilayah tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Uci: Sosialisasi dan Regulasi Penggunaan Aplikasi MiChat untuk Cegah Penyalahgunaan

46 AH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp 358,388 miliar, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi kontribusi terbesar, dengan estimasi mencapai Rp 10,245 triliun. Sementara itu, pendapatan lain yang sah diperkirakan sebesar Rp 547,795 miliar.

Dalam penyampaiannya, Ramadhani menekankan pentingnya strategi yang inovatif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Ia mengingatkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga lebih kreatif dalam menggali peluang di sektor pariwisata, pertanian, dan sektor unggulan lainnya.

“Kami mendorong pemerintah untuk memanfaatkan semua potensi yang ada, baik dari sumber daya alam maupun sektor ekonomi lainnya, guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ramadhani.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPRD Kutim Bahas Raperda Ketertiban Umum, Fokus Peredaran Miras dan Hiburan Malam Ilegal

27 AH

Selain itu, Fraksi PPP juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada pengendalian belanja, tetapi juga pada optimalisasi pendapatan dengan pendekatan yang efektif dan efisien. Pemerintah diminta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

Dengan langkah-langkah strategis dan inovatif, target pendapatan yang telah ditetapkan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. (WA/ADV-DPRD)