Anggaran Terbatas Dinas Perumahan Samarinda Jadi Sorotan DPRD: Harapan Tinggi, Realitas Terbatas
Dinas Perkim Samarinda Samarinda – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengungkapkan keprihatinan terhadap alokasi anggaran yang minim untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) pada tahun 2024.
Menurutnya, dengan anggaran hanya sebesar Rp 99 miliar, Disperkim dihadapkan pada tantangan serius dalam merealisasikan program-programnya.
“Anggaran sebesar itu tentu sangat tidak memadai untuk menyerap berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ungkap Samri Shaputra, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda.
Dalam perbandingan yang dilakukannya, anggaran Disperkim jauh tertinggal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang mencapai Rp 1,7 triliun.
Padahal, proyek-proyek yang harus dilaksanakan oleh Disperkim dianggap sebanding dalam skala dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya warga kota Tepian ini.
Menyikapi hal ini, Kepala Disperkim Samarinda, Herwan Rifa’i, juga mengakui keterbatasan yang dihadapi oleh pihaknya dalam merealisasikan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
“Dengan jumlah titik LPJU mencapai 13 ribu, kami memahami betul urgensi dan pentingnya proyek ini bagi masyarakat kami. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang harus kami hadapi,” jelas Herwan.
Meskipun demikian, Samri Shaputra menegaskan komitmennya untuk terus memberdayakan Disperkim dan berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan anggaran yang dihadapi oleh dinas tersebut.
(Adv/DPRDSamarinda)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar