DPRD Kaltim Mendorong Peningkatan Efisiensi Anggaran untuk UMKM

Samarinda –Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti masalah penyerapan anggaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kaltim. Dalam rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, ia mengeksplorasi kendala anggaran yang kurang terserap.

“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Sigit Wibowo Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

32 AH

Sapto menekankan pentingnya sinkronisasi data UMKM dengan Dinas Sosial dan BPS untuk memastikan alokasi dana untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tepat sasaran. Ia memperingatkan bahwa keberadaan usaha UMKM harus diverifikasi.

“Selama ini, katanya, data UMKM harus sinkron dengan Dinas Sosial dan BPS. Artinya, jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran. Ia mengingatkan data UMKM harus dicek keberadaannya, apakah benar-benar ada atau tidak. Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dicek seperti apa, benar atau tidaknya keberadaan usaha itu. Hal itu yang harus diverifikasi,” katanya.

Sapto mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya kejelasan rencana kerja Disperindagkop Kaltim untuk tahun 2024, meskipun ada program-program seperti pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di wilayah tersebut.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Komisi III Nilai Beberapa Bangunan Pemprov Kaltim Tak Layak

39 AH

Menurut politisi Partai Golkar, serapan anggaran UMKM masih jauh dari target yang diharapkan. Ia berharap Disperindagkop Kaltim memberikan penjelasan tentang hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mencapai target tersebut.

“Masalahnya di mana, SDM atau apa? Ini harus dicari masalahnya,” katanya.

Sapto memberikan saran kepada Disperindagkop Kaltim untuk mengoptimalkan program-program agar anggaran terserap dengan baik, dengan fokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran.

“Saya menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran. Menurutnya pelatihan itu penting, apalagi para UMKM yang bisa bertahan lama mengalami resesi selama pandemi COVID-19.”

Sapto menekankan peran vital UMKM dalam perekonomian Indonesia dan dampak negatif yang bisa timbul jika UMKM mengalami kemerosotan.

“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek, dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tutur Sapto.

(Adv/DPRDKaltim)