Komisi D DPRD Kutim Akan Evaluasi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, Soroti Masalah Tepat Sasaran
Madanimail.id, Sangatta – Program beasiswa yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah ini perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, menilai bahwa meskipun sudah ada upaya besar untuk membantu pelajar dan mahasiswa, pelaksanaan program beasiswa, khususnya Beasiswa Kutim Tuntas dan Beasiswa Stimulan, masih menghadapi masalah ketepatan sasaran.
Julfansyah mengungkapkan bahwa program beasiswa yang ada saat ini terkesan masih tidak merata dan pilih kasih.
Beberapa penerima beasiswa bahkan berasal dari keluarga-keluarga tertentu yang lebih diutamakan, sementara banyak siswa dan mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut belum tersentuh.
“Program beasiswa yang ada sekarang ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak beasiswa yang diberikan kepada keluarga-keluarga tertentu, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan. Kalau program beasiswa ini ingin efektif, maka distribusinya harus adil dan tepat sasaran,” ujar Julfansyah usai mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kutim pada Senin (4/11/2024).
Pemerintah Kutim sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp19,3 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk dua program beasiswa utama. Beasiswa Kutim Tuntas dan Beasiswa Stimulan.
Dana tersebut mencakup beasiswa kerja sama untuk 17 mahasiswa, Beasiswa Kutim Tuntas untuk 300 mahasiswa strata 1 dan diploma, serta 80 mahasiswa strata 2.
Sementara itu, Beasiswa Stimulan diperuntukkan bagi 380 mahasiswa diploma dan strata 1, 100 mahasiswa strata 2, serta 2.500 siswa SMA/SMK sederajat.
Beasiswa Kutim Tuntas, yang memiliki kriteria ketat, mensyaratkan kampus dan program studi dengan akreditasi minimal B serta IPK minimal 3.
Sementara Beasiswa Stimulan lebih longgar dalam persyaratannya, yakni kampus dengan akreditasi minimal C dan IPK minimal 2,75.
Namun, Julfansyah menekankan bahwa meskipun terdapat persyaratan yang jelas, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat perlu dilakukan untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Selain itu, Komisi D DPRD Kutim juga menyoroti pelaksanaan program bantuan seragam dan buku gratis bagi pelajar yang, menurut laporan masyarakat, masih belum optimal.
Dengan anggaran yang besar, Julfansyah meminta agar distribusi bantuan seragam dan buku ini diawasi lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakmaksimalan.
“Pelaksanaan program beasiswa, seragam, dan buku gratis harus benar-benar diawasi. Dengan anggaran yang cukup besar, kita tidak boleh membiarkan program-program ini tidak tepat sasaran atau bahkan tidak maksimal. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita di Kutim,” tegasnya.
Komisi D DPRD Kutim, lanjut Julfansyah, akan segera melakukan evaluasi dan mengusulkan pengawasan yang lebih intensif terhadap program-program pendidikan tersebut. (WA/ADV-DPRD)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar