Soroti Belanja Modal dan Operasi, Fraksi GAP Usulkan APBD 2025 yang Lebih Pro-Rakyat

Madanimail.id, Sangatta – Dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) memberikan sejumlah rekomendasi untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disusun secara optimal dan berdampak luas bagi masyarakat. Fokus utama rekomendasi ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi GAP mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor-sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga mengurangi ketergantungan Kutai Timur pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Syaiful Bakhri Soroti Pembiayaan BUMD dan Peran APBD dalam Stabilitas Ekonomi Daerah di Kutim

37 AH

“Penguatan sektor potensial tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” ujar Hj. Mulyana, anggota DPRD dari Fraksi GAP.

Efisiensi dalam belanja operasi juga menjadi sorotan. Fraksi GAP menilai bahwa alokasi untuk belanja pegawai dan pengeluaran rutin perlu dikendalikan agar lebih banyak anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, Fraksi GAP menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap belanja modal. Proyek infrastruktur yang direncanakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek yang dinilai tidak memiliki nilai tambah strategis sebaiknya ditinjau kembali.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Belanja Operasional Capai 50 Persen, Hj Hasna Tekankan Efektivitas Program

27 AH

Transparansi pengelolaan anggaran menjadi isu penting lainnya. Fraksi GAP meminta pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran, terutama dalam belanja modal dan program bantuan sosial. Hal ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah potensi penyalahgunaan dana.

“Pemerintah perlu terus menggali potensi pendapatan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat,” tambah Mulyana.

Fraksi GAP berharap, dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, APBD 2025 Kutai Timur dapat dirancang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah. (WA/ADV-DPRD)