Terkait Perubahan Pasar Pagi, DPRD Samarinda Harap Pemkot Capai Kesepakan Maksimal Dengan Warga
Samarinda – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal, menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan warga setempat terkait rencana perubahan pasar pagi menjadi lebih modern.
Menurutnya, langkah ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara kedua belah pihak untuk memastikan perubahan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Demi kemajuan masyarakat, perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini bukan hanya sekadar keinginan pemerintah, tetapi juga merupakan hak masyarakat sebagai pemangku kepentingan,” ungkap Joha dengan tegas.
Dalam rapat komisi antara Pemkot dan masyarakat, terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan perubahan. Joha mencatat bahwa banyak warga merasa tidak terlibat secara aktif sejak awal dalam pembuatan desain perubahan pasar pagi.
“Kami memperhatikan adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait kurangnya keterlibatan mereka dalam proses perubahan ini. Masyarakat bertanya mengapa mereka tidak dilibatkan sejak awal dalam pembuatan desain,” tambahnya.
Menurut Joha, langkah penting selanjutnya adalah menyelenggarakan pertemuan yang inklusif antara Pemkot dan masyarakat untuk mendiskusikan rencana perubahan ini secara lebih rinci. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara serius dalam proses perubahan tersebut.
“Kami percaya bahwa dialog terbuka dan transparan antara Pemkot dan masyarakat akan membawa hasil yang lebih baik dalam perencanaan perubahan ini. Kedepannya, kami akan memastikan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam proses ini,” jelasnya dengan optimis.
Joha juga menegaskan bahwa dalam upaya perubahan ini, penting bagi pemerintah untuk menghindari penggunaan metode yang memaksa atau tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.
“Kami memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat akan menjadi permasalahan serius. Namun, jika perubahan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, saya yakin masyarakat akan mendukungnya,” pungkasnya.
(Adv/DPRDSamarinda)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar