
Madanimail.id, Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, menyampaikan keprihatinannya terkait kekurangan pegawai di beberapa dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dinas UMKM, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP menjadi beberapa instansi yang paling terdampak oleh masalah ini, yang berdampak negatif pada kualitas dan kecepatan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sayid Anjas menjelaskan bahwa kekurangan pegawai di dinas-dinas yang menangani tugas-tugas vital ini menyebabkan birokrasi menjadi lambat, sehingga menghambat efektivitas pelayanan. Menurutnya, ketika jumlah pegawai tidak mencukupi, proses pelayanan akan terganggu, yang tentu saja mempengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Kekurangan pegawai di dinas-dinas seperti UMKM, Dishub, dan Satpol PP memang menjadi perhatian kami. Ketika jumlah pegawai tidak mencukupi, kualitas pelayanan tentu akan terpengaruh, dan ini akan menghambat respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Sayid.
Di sektor UMKM, pelayanan kepada pengusaha kecil dan menengah harus dapat berjalan cepat dan efisien untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal. Sementara itu, Dinas Perhubungan memiliki tugas penting dalam mengatur transportasi dan infrastruktur jalan yang harus ditangani dengan cepat untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Begitu juga dengan Satpol PP, yang berperan dalam penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Sayid menegaskan pentingnya penambahan pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi atas kekurangan pegawai ini, agar layanan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan responsif,” tegasnya.
Selain itu, Sayid juga menyarankan Pemkab Kutim untuk melakukan evaluasi dan perencanaan lebih matang dalam pengalokasian tenaga kerja. Ia mengusulkan perekrutan pegawai baru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
Namun, Sayid juga menekankan bahwa selain penambahan pegawai, pemanfaatan teknologi dan optimasi sistem pelayanan sangat penting agar proses birokrasi tetap efisien meskipun jumlah pegawai terbatas. “Ini bukan hanya masalah kekurangan pegawai, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar pelayanan tetap optimal,” tambah Sayid.
Dengan perhatian yang serius terhadap kekurangan pegawai ini, Sayid berharap pemerintah daerah segera merespons dengan kebijakan yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Kutim berjalan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan warga Kutim secara keseluruhan. (WA/ADV-DPRD)

Tidak ada komentar