Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Samarinda Mendapat Perhatian Serius Dari Pemerintah dan DPRD

Samarinda – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, terjadi peningkatan kasus kekerasan pada tahun 2023 lalu, mencapai 100 kasus. Hingga Maret 2024, sudah ada 80 kasus yang dilaporkan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Anggaran Terbatas Dinas Perumahan Samarinda Jadi Sorotan DPRD: Harapan Tinggi, Realitas Terbatas

38 AH

“Puncak terjadinya banyak kasus kekerasan anak itu sekitar pada tahun 2023 lalu, di mana mencapai 100 kasus. Sehingga ini perlu menjadi perhatian pemerintah setempat agar tidak terulang kembali,” jelasnya.

Astuti menjelaskan bahwa tren kenaikan kasus kekerasan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, masalah ekonomi, dan budaya patriarki yang menguntungkan laki-laki.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Astuti menekankan pentingnya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemkot Samarinda Siapkan Taman Bebaya Fair Sebagai Wadah Pameran UMKM, Ini Respon Laila Fatihah

34 AH

“Dalam menuntaskan problem seperti ini dibutuhkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk peran dinas pendidikan yang biasa berkomunikasi langsung dengan orang tua murid,” tuturnya.

Politikus dari Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Kota Samarinda.

“Kolaborasi antara OPD sangat penting karena semua masalah saling berkaitan. Dengan berkolaborasi, kita bisa menciptakan Samarinda sebagai kota pusat peradaban,” tandasnya.

(Adv/DPRDSamarinda)