
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin SAMARINDA – Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menjaga ketahanan farmasi negara serta menjamin tercukupinya obat-obatan untuk kesehatan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan industri farmasi lokal.
Selanjutnya, dikatakan pula bahwa produksi obat dalam negeri akan menekan biaya operasional dan juga memanfaatkan potensi obat tradisional seperti obat herbal yang khasiatnya terbukti secara ilmiah.
“Sampai saat ini pengolahan dan produk obat herbal belum mengalami kemajuan. Namun pada kenyataannya, jamu bisa membantu masyarakat kita, khususnya para petani yang bergerak di bidang budidaya tanaman herbal dan jamu,” ujarnya, Selasa, 14/11/2023

Dia mengatakan kebijakan ketahanan obat di negara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dari sudut pandang kesehatan, namun juga memiliki dampak ekonomi yang positif bagi para petani yang menyediakan bahan baku obat-obatan.
“Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem dan sumber daya manusia di bidang farmasi agar dapat bersaing dengan negara lain. Akselerasi bidang kesehatan ini harus didorong oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mendapatkan pelatihan spesialis.
Meski begitu, Salehuddin berharap dengan semakin mudahnya memberikan pelatihan spesialis kepada para dokter, akan berdampak pada meratanya ketersediaan tenaga medis profesional yang berkualitas di berbagai daerah.
“Kita perlu mengaktifkan semua instrumen medis di setiap tingkatan, termasuk kefarmasian. Untuk menurunkan harga obat, kita juga perlu melakukan terobosan dalam bidang kedokteran di Indonesia,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim)

Tidak ada komentar