Komisi I Menyoal Aset Strategis Yang Masuk IKN
Ilustrasi Pelabuhan KUTAI KARTANEGARA – Pelabuhan Ambarawang adalah aset strategis utama yang sudah ada investasi dari Pemerintah Daerah Kukar dan Kementerian Perhubungan Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai status Pelabuhan Ambarawang serta mengetahui pola kerja sama yang dapat dilaksanakan jika pelabuhan ini sudah berada dalam pengawasan otoritas IKN.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyoal terkait keberadaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di kawasan IKN, termasuk Pelabuhan Ambarawang.
Aji Sofian Effendi, akademisi Universitas Mulawarman, pernah merekomendasikan Perseroda Tunggang Parangan menjadi pengelola Pelabuhan Ambarawang.
“Saya kira itu bagus karena Kukar tidak boleh ketinggalan, tapi kalau dia punya kesempatan mengelola aset melalui Persuda, menurut saya itu bagus,” jelasnya, Sabtu (18/11/2023).
Bahar, begitu ia disapa, menyarankan agar Kukar diberikan hak pengelolaan agar pendapatan daerah tidak berkurang akibat pemindahan sebagian aset oleh otoritas IKN.
“Oleh karena itu, kami berharap Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim tidak ditinggal atau terlupakan dalam masalah ini,” ujarnya.
Bahkan, dia menyarankan agar kewenangan pengelolaan aset tidak diberikan kepada otoritas IKN, melainkan kewenangan pengelolaan aset tersebut menjadi milik daerah induk yang membiayai aset tersebut selama ini, salah satunya adalah aset Pelabuhan Ambarawang.
“Saya berharap Badan Otorita IKN hanya mengelola yang ditopang oleh APBN saja dan tidak mengelola aset yang selama ini dibiayai daerah. Malahan bagusnya aset-aset itu sekarang dikelola daerah induk,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar