x

Proyeksi Pendapatan Daerah Kutim 2025 Capai Rp. 11,151 Triliun, Fraksi Golkar Dorong Pengelolaan Transparan

waktu baca 2 menit
Senin, 25 Nov 2024 12:35 32 AH

Madanimail.id, Sangatta – DPRD Kutai Timur (Kutim) mengadakan rapat paripurna ke-20 pada Jumat, 22 November 2024, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah penyampaian proyeksi pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 11,151 triliun.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kutim, Hj. Hasna, dalam pandangannya menyebutkan bahwa pendapatan daerah ini bersumber dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp. 358,388 miliar, Pendapatan Transfer mencapai Rp. 10,245 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 547,798 miliar.

Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kenaikan target PAD yang mencapai Rp. 66 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada APBD 2024 target PAD hanya sebesar Rp. 292,244 miliar. Menurut Hasna, peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. “Kami mendorong agar Pemkab Kutim terus menggali potensi ekonomi lokal untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

Selain itu, Hasna menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar setiap rupiah yang diterima dapat digunakan secara tepat sasaran. Ia berharap alokasi anggaran yang direncanakan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Dengan target pendapatan yang lebih tinggi, Fraksi Golkar menilai APBD 2025 memiliki potensi besar untuk menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kutim. Oleh karena itu, Hasna mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam merealisasikan visi pembangunan yang berkelanjutan.

“Target pendapatan ini bukan hanya angka, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kolaborasi dan perencanaan yang matang. Kami optimistis jika potensi daerah dioptimalkan, kesejahteraan masyarakat Kutim akan terus meningkat,” tutup Hasna.

Melalui pembahasan ini, Fraksi Golkar diharapkan dapat menyusun APBD 2025 yang tidak hanya realistis tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan di masa depan. (WA/ADV-DPRD)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x