Fraksi GAP: Bantuan Masyarakat dalam RAPBD 2025 Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Madanimail.id, Sangatta – Anggota Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Hj. Mulyana, memberikan analisis mendalam terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang dibahas dalam rapat paripurna ke-20.

Dalam rapat tersebut, Mulyana menyoroti beberapa pos belanja yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Fraksi Persatuan Indonesia Raya Berikan Catatan Kritis Terhadap APBD 2025 di DPRD Kutim

28 AH

“Belanja operasi menjadi salah satu perhatian utama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja daerah. Belanja ini mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pengadaan barang, dan jasa,” kata Mulyana.

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan mendorong efisiensi dalam belanja ini agar tidak terlalu banyak terkonsentrasi pada belanja pegawai. Tujuannya, agar lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, belanja modal yang alokasinya sebesar Rp4,321 triliun (38,8 persen dari total belanja) juga menjadi sorotan. Mulyana menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan efisien terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Total Belanja Daerah 2025 Diproyeksikan Rp11,136 Triliun, Fraksi Nadem DPRD Kutim Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

42 AH

Ia meminta agar setiap proyek yang didanai dari belanja modal dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan aset daerah.

“Fraksi GAP juga mengkritisi belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar. Walaupun nominalnya kecil, dana ini penting untuk menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam. Mulyana berharap agar penggunaan dana tersebut tetap fleksibel, namun tetap menjaga akuntabilitas agar tidak disalahgunakan,” pungkas Mulyana.

Tidak kalah penting, belanja transfer yang dialokasikan sebesar Rp1,191 triliun (10,7 persen dari total belanja) untuk bantuan kepada masyarakat. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menekankan perlunya mekanisme yang transparan dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan, untuk menghindari ketimpangan dan penyalahgunaan dana.

Melalui analisis ini, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berharap anggaran daerah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mendorong pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur. (WA/ADV-DPRD)