Hasna: Penyertaan Modal BUMD Harus Berdampak Positif pada Pembangunan Daerah

Madanimail.id, Sangatta – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Hasna, menegaskan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, Hj. Hasna menyampaikan bahwa BUMD yang mendapatkan alokasi dana dari APBD harus memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Fraksi PKS Soroti Masalah Teknis dan Percepatan Penyusunan APBD 2025

25 AH

Menurut Hj. Hasna, tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap BUMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD

“Penyertaan modal ini bukan hanya soal alokasi dana, tetapi BUMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, agar memberikan keuntungan besar bagi daerah,” kata Hj Hasna.

Fraksi Golkar menekankan bahwa BUMD harus dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Untuk itu, mereka berharap agar BUMD tidak hanya sekadar menjadi badan usaha yang menerima dana, tetapi juga harus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BUMD dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi daerah dan berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi Kutim.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Soroti Belanja Modal dan Operasi, Fraksi GAP Usulkan APBD 2025 yang Lebih Pro-Rakyat

29 AH

Selain itu, Hj. Hasna juga mengingatkan agar Pemkab Kutim terus melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD secara berkala. “Pemkab Kutim perlu terus mengevaluasi kinerja BUMD untuk memastikan bahwa penyertaan modal yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Hj. Hasna.

Fraksi Golkar berharap bahwa dengan pengelolaan yang baik, BUMD dapat berperan lebih aktif dalam mendukung program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim. Fraksi Golkar juga mengapresiasi upaya-upaya Pemkab Kutim yang telah memberikan perhatian pada sektor BUMD dan berharap ke depan, BUMD dapat berkembang lebih pesat dan menjadi penggerak utama dalam peningkatan PAD. (WA/ADV-DPRD)